Geopark Kaldera Toba Raih Kembali Kartu Hijau UNESCO, Apa Artinya bagi Pariwisata Sumut?
Kementerian Pariwisata mengumumkan bahwa Taman Bumi (Geopark) Kaldera Toba di Sumatera Utara berhasil kembali meraih status kartu hijau dari UNESCO Global Geopark.
Status ini menandakan bahwa kawasan Danau Toba dinilai memenuhi standar keberlanjutan dan pengelolaan sesuai kriteria internasional.
“Saya mengapresiasi kolaborasi dan kerja keras semua pihak mulai dari gubernur, kepala daerah, badan pengelola, dan stakeholder pariwisata yang sudah menjalankan semua masukan dari tim asesor sehingga Danau Toba bisa kembali menjadi kartu hijau,” kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (10/9/2025) dikutip dari Antara.
Bagaimana Proses Kembalinya Kartu Hijau?
Keputusan mengenai status ini ditetapkan melalui Sidang Council UNESCO Global Geoparks (UGGp) yang berlangsung pada 5–6 September 2025 di Chili.
Pada sidang tersebut, Geopark Kaldera Toba menerima kembali kartu hijau bersama dua geopark lain di Indonesia, yakni Geopark Rinjani Lombok (NTB) dan Geopark Ciletuh-Palabuhanratu (Jawa Barat).
Widiyanti menjelaskan bahwa setiap Geopark Global UNESCO wajib menjalani revalidasi setiap empat tahun sekali.
Status kartu hijau memperpanjang pengakuan geopark selama empat tahun. Sebaliknya, jika hanya mendapat kartu kuning, maka status tersebut diperpanjang dua tahun dan pengelola harus memperbaiki kekurangan sesuai rekomendasi UNESCO.
Dari total 44 geopark yang direvalidasi tahun ini, sebanyak 38 mendapat kartu hijau dan 6 lainnya mendapat kartu kuning.
Rest area Geopark Kaldera Toba di Sumatera Utara.
Apa Makna Status Kartu Hijau bagi Danau Toba?
Menurut Widiyanti, keberhasilan ini tidak hanya bentuk perlindungan lingkungan, tetapi juga peluang pengembangan pariwisata berkelanjutan.
“Geopark Kaldera Toba adalah wujud nyata visi pariwisata Indonesia, menghadirkan keharmonisan antara alam, budaya, dan ilmu pengetahuan,” jelasnya.
Selain itu, sidang UGGp yang dihadiri 150 pengamat dari 32 negara akan menyampaikan laporan kepada Dewan Eksekutif UNESCO. Pengesahan resmi dijadwalkan berlangsung pada pertengahan 2026.
Bagaimana Peran Pemerintah Daerah?
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menekankan pentingnya menjaga warisan alam tersebut.
“Tugas kita sama-sama menjaga, itu adalah warisan dari Tuhan. Kita nggak bisa membuatnya, tapi kita bisa menjaganya,” kata Bobby di Medan.
Ia mengungkapkan bahwa pencapaian ini berkat kerja sama banyak pihak, termasuk pemerintah provinsi dan tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba yang melaksanakan rekomendasi UNESCO.
Sebelumnya, pada 2023, Geopark Kaldera Toba sempat mendapatkan kartu kuning sebagai peringatan karena belum memenuhi beberapa kriteria.
Proses revalidasi dilakukan oleh asesor UNESCO, Jeon Yongmun dan Jose Brilha, yang meninjau langsung geosite Kaldera Toba pada 21–25 Juli 2025. Hasil dari evaluasi inilah yang kemudian membawa Danau Toba kembali meraih status kartu hijau.
“Terima kasih kepada seluruh stakeholder, para bupati, dan tim kerja yang sudah bersusah payah mempersiapkan serta memperbaiki catatan dari UNESCO,” ujar Bobby.
Apa Pandangan DPR RI?
Anggota Komisi VII DPR RI, Bane Raja Manalu, juga menyambut positif pencapaian ini. Menurutnya, status kartu hijau harus dijaga bersama demi pelestarian sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Ini adalah buah manis dari perjuangan semua stakeholder. Setelah ini, tata kelola Geopark Toba harus lebih baik dan terasa manfaatnya untuk masyarakat,” kata Bane di Jakarta.
Ia menekankan pentingnya zonasi dalam pengelolaan kawasan, baik untuk edukasi, penelitian, maupun wisata massal.
“Tujuannya agar keanekaragaman hayati kawasan Danau Toba tetap terjaga namun tetap mendatangkan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” tambahnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
