Demo Buruh di Senayan, DPR Berlakukan WFH untuk Antisipasi Macet dan Gangguan Mobilitas
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberlakukan kebijakan work from home (WFH) bagi sebagian pegawai, menyusul adanya aksi unjuk rasa buruh di sekitar kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 14/SE-SEKJEN/2025 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, pada Rabu (27/8/2025).
"Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas kerja berbasis lokasi sebagai langkah antisipasi terhadap potensi hambatan mobilitas akibat aksi unjuk rasa di sekitar Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,” demikian tertulis dalam surat edaran tersebut.
Aturan Kehadiran Pegawai DPR RI
Dalam surat edaran dijelaskan, pegawai yang tidak memiliki penugasan langsung dapat bekerja secara WFH. Namun, pegawai dengan tugas penting dan mendesak tetap diwajibkan hadir bekerja dari kantor (work from office/WFO).
Setiap pimpinan unit diminta mengatur kehadiran dengan komposisi 25 persen pegawai WFO dan 75 persen pegawai WFH, dengan tetap memperhatikan kebutuhan layanan prioritas.
Bagi pegawai yang sedang dalam perjalanan dinas, pelaksanaan tugas dilakukan dari lokasi sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
Selain itu, pegawai juga diimbau untuk menghindari area konsentrasi massa aksi buruh dan memastikan komunikasi tetap aktif selama menjalankan tugas secara jarak jauh.
Pengisian kehadiran tetap diwajibkan melalui aplikasi SIRAJIN atau MANDALA.
Sekretariat Jenderal DPR RI menegaskan bahwa pelanggaran atas ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja dan sanksi disiplin sesuai peraturan yang berlaku.
Imbas kebijakan WFH ini, kondisi Gedung MPR/DPR/DPD RI pada Kamis pagi terpantau sepi dari aktivitas anggota dewan maupun pegawai.
Berdasarkan pantauan sekitar pukul 10.30 WIB, tidak banyak mobil yang terparkir di area parkiran Gedung Nusantara I maupun Gedung Nusantara II.
Mobil-mobil yang terlihat terparkir pun tidak menggunakan pelat nomor khusus anggota DPR.
Demo Buruh Nasional
Di sisi lain, ribuan buruh dari berbagai wilayah di Indonesia hari ini menggelar aksi serentak di depan Gedung DPR RI, Jakarta. Aksi ini diprakarsai oleh Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja, termasuk Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebut aksi nasional ini menjadi momentum penting untuk menegaskan sejumlah tuntutan buruh kepada pemerintah.
Pertama, buruh mendesak pemerintah menaikkan upah minimum nasional 2026 sebesar 8,5–10,5 persen.
“Perhitungan ini berdasarkan formula resmi yang ditetapkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 168, yakni inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu,” ujar Said Iqbal.
Menurutnya, inflasi dari Oktober 2024 hingga September 2025 diproyeksikan 3,26 persen, sementara pertumbuhan ekonomi sekitar 5,1–5,2 persen.
“Jika demikian, seharusnya ada keberanian untuk menaikkan upah agar daya beli buruh dan masyarakat meningkat,” tegas Said.
Kedua, Said Iqbal menyoroti praktik outsourcing yang dinilainya masih marak, meski Mahkamah Konstitusi telah membatasi penggunaannya.
“Pekerjaan inti tidak boleh di-outsourcing. Outsourcing hanya untuk pekerjaan penunjang, misalnya keamanan. Karena itu, buruh menuntut agar pemerintah mencabut PP No. 35 Tahun 2021 yang melegalkan outsourcing secara luas,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung soal beban pajak yang dinilai semakin menjerat masyarakat.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Demo Buruh, DPR Terapkan WFH bagi Pegawai
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
