Rencana Kenaikan Tarif Bus Transjakarta Harus Dikaji Serius

Wacana penyesuaian tarif Transjakarta sedang dibahas di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan transportasi publik di Jakarta.

Kebijakan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengurangi beban subsidi dalam APBD sekaligus menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik.

Kenaikan Tarif Pilihan Wajar

Pengamat kebijakan kota, Zulfikar Marikar menilai, penyesuaian tarif Transjakarta merupakan hal yang wajar untuk dikaji.

Terlebih, menurut dia, sejak beroperasi pada 2005, tarif Transjakarta sebesar Rp 3.500 belum mengalami perubahan.

Kondisi tersebut menjadikan tarif Transjakarta sebagai salah satu yang termurah dibandingkan layanan transportasi publik lainnya di kota besar Asia Tenggara.

Bus Transjakarta B11

“Sudah lebih dari dua dekade tarif Transjakarta tidak mengalami penyesuaian. Sementara itu, biaya operasional terus meningkat dan kualitas layanan juga terus berkembang,” ujar Zulfikar, Rabu dikutip dari keterangan resmi, Kamis (11/6/2026).

APBD DKI Jakarta

Zulfikar menjelaskan, biaya operasional Transjakarta terus bertambah seiring perluasan layanan, penambahan armada, integrasi antarmoda, hingga pengembangan sistem pembayaran digital.

Di sisi lain, Pemprov DKI setiap tahun harus mengalokasikan subsidi dalam jumlah besar untuk menopang operasional layanan tersebut.

“Pada APBD DKI Jakarta Tahun 2026, subsidi untuk Transjakarta dialokasikan sebesar Rp3,75 triliun atau sekitar 4,6 persen dari total APBD DKI Jakarta yang mencapai Rp81,32 triliun,” katanya.

Menurut Zulfikar, dalam beberapa tahun terakhir layanan Transjakarta mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Perluasan koridor, penambahan armada ramah lingkungan, serta penguatan integrasi transportasi publik turut mendorong peningkatan jumlah pengguna.

Bus Transjakarta di Terminal Blok M

Selain melayani perjalanan di dalam wilayah Jakarta, Transjakarta juga mengoperasikan sejumlah rute antarkota melalui layanan Transjabodetabek yang menghubungkan Jakarta dengan daerah penyangga seperti Bekasi, Depok, Bogor, Tangerang, dan Tangerang Selatan.

“Perluasan jaringan tersebut semakin memperkuat peran Transjakarta sebagai tulang punggung transportasi publik kawasan metropolitan, sekaligus meningkatkan kebutuhan pembiayaan operasional,” jelasnya.

Penyesuaian Tarif Harus Terukur

Dengan peningkatan kualitas layanan dan tingginya jumlah pengguna, Zulfikar menilai, penyesuaian tarif secara bertahap dan terukur layak dipertimbangkan.

“Penyesuaian tarif perlu dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan layanan transportasi publik dan memperkuat fiskal daerah, bukan semata-mata sebagai beban tambahan bagi masyarakat,” tuturnya.

Menurutnya, kebijakan subsidi yang terarah kepada kelompok prioritas akan membantu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal daerah dan akses masyarakat terhadap transportasi publik yang terjangkau.

Zulfikar menambahkan, Jakarta membutuhkan sistem transportasi publik yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga sehat secara finansial, modern, dan mampu memenuhi kebutuhan mobilitas warga dalam jangka panjang.

“Karena itu, rencana penyesuaian tarif Transjakarta layak dikaji secara serius dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat, kualitas layanan, serta keberlanjutan fiskal daerah. Pembahasannya juga perlu dilakukan secara terbuka, transparan, dan disertai sosialisasi yang memadai agar masyarakat memahami urgensi kebijakan tersebut,” tandasnya.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang