Terapi CAPD Jadi Harapan Baru Pasien Gagal Ginjal
Penyakit ginjal kronik (PGK) sendiri kerap dijuluki silent killer. Gejalanya sering tidak terasa di tahap awal dan baru muncul ketika sudah memasuki stadium lanjut (stadium 4-5).
Data menunjukkan sekitar 90 persen pasien tidak menyadari penyakit ginjalnya hingga memasuki stadium lanjut. Jumlah pasien GGK sendiri telah mencapai 1,5 juta pasien pada 2023 dan diprediksi terus meningkat pada 2025.
Pasien yang mengalami masalah gagal ginjal kronik memiliki keharusan untuk melakukan terapi sebagai upaya mengganti fungsi ginjal yang sudah rusak. Ada beberapa terapi yang bisa menjadi pilihan salah satunya adalah Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD).
Namun, pilihan terapi ini masih belum banyak diketahui. Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Richard Samosir, mengungkapkan bahwa sebagian besar pasien gagal ginjal di Tanah Air langsung menjalani hemodialisis tanpa mendapatkan penjelasan menyeluruh mengenai alternatif terapi lain.
Ketua Umum Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI), Tony Richard Samosir, mengatakan banyak pasien baru mengetahui pilihan terapi lain setelah bertahun-tahun menjalani HD.
“Di Indonesia hampir 98% pasien gagal ginjal langsung masuk ke hemodialisis, sementara pilihan terapi lain seperti CAPD atau transplantasi sering tidak dijelaskan secara utuh kepada pasien. Bagi kami di KPCDI, ini bukan sekadar soal metode terapi, tetapi soal hak pasien untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan menentukan pilihan terapinya sendiri,” ujar Tony dalam keterangan resminya, Minggu 15 Maret 2026.
Lantas apa itu CAPD? CAPD menawarkan pendekatan berbeda. Pasien memasukkan cairan dialisat atau pembersih darah melalui kateter di perut, mendiamkannya beberapa jam, lalu menggantinya 3-4 kali sehari secara mandiri di rumah. Terapi ini memungkinkan pasien tetap bekerja dan mengatur aktivitasnya lebih fleksibel.
Dari sisi pembiayaan, CAPD telah diatur dalam Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Tarif Non-Indonesian-Case Based Group (non INA-CBG) atau tarif di luar pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan ke faskes rujukan tingkat lanjut dengan besaran Rp8 juta per bulan. Tarif tersebut mencakup bahan habis pakai, jasa pelayanan medis, serta biaya distribusi logistic terapi ke rumah pasien.
Sebagai perbandingan, klaim BPJS untuk hemodialisis melalui skema INA-CBG berkisar Rp820 ribu hingga Rp1,2 juta per sesi, tergantung kelas rumah sakit dan wilayahnya.
Meski telah dijamin dalam sistem kesehatan nasional, pemanfaatan CAPD masih rendah. Pemerintah menargetkan minimal 10 persen pasien dialisis menggunakan CAPD sebagai bagian dari transformasi layanan rujukan untuk mengurangi ketergantungan pada mesin HD dan meningkatkan efisiensi sistem kesehatan.
Tony menyatakan, di sejumlah negara pasien sudah diberikan edukasi mengenai pilihan modalitas terapi bahkan sebelum menjalani dialisis. Di Malaysia, misalnya, pasien dijelaskan secara rinci mengenai pilihan hemodialisis (HD) maupun peritoneal dialysis (PD), sehingga dapat menentukan terapi yang paling sesuai. Sementara di Indonesia, edukasi serupa belum umum.
Setelah kondisi pasien stabil setelah beberapa kali menjalani hemodialisis (HD), pilihan untuk mempertimbangkan CAPD sebagai terapi lanjutan sering kali tidak lagi disampaikan. Akibatnya, banyak pasien terus menjalani HD karena itulah satu-satunya terapi yang mereka ketahui.
“Kami sering mendengar kalimat yang sama dari pasien ‘Kenapa tidak dari dulu saya tahu CAPD?’. Banyak pasien baru mengenal terapi ini justru dari komunitas pasien, bukan dari sistem layanan kesehatan. Ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai pilihan terapi gagal ginjal belum disampaikan secara utuh sejak awal kepada pasien,” ucapnya.
Tony berharap edukasi mengenai pilihan terapi dialisis menjadi bagian dari standar pelayanan pasien gagal ginjal, sehingga setiap pasien memahami opsi terapi yang tersedia sebelum memutuskan menjalani dialisis jangka panjang.
Momentum World Kidney Day 2026 dengan tema “Kidney Health for All: Caring for
People, Protecting the Planet” dinilai menjadi waktu yang tepat untuk mendorong deteksi dini, edukasi komprehensif mengenai pilihan terapi, serta pemerataan akses layanan. Semangat “Protecting the Planet” juga menekankan pentingnya keberlanjutan dalam layanan kesehatan. Penguatan layanan berbasis rumah (home-based care) dan efisiensi kunjungan dinilai dapat mengurangi beban mobilitas pasien dan pendamping serta mengurangi antrean di fasilitas kesehatan.
