Polri dan Serikat Buruh Duduk Bersama, Bahas Hak Pekerja dan Perlindungan Buruh
Hubungan antara aparat kepolisian dan kelompok buruh kembali menjadi perhatian publik setelah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Pertemuan yang berlangsung di Gedung Mabes Polri itu membahas berbagai isu ketenagakerjaan, mulai dari perlindungan buruh hingga mekanisme penyelesaian persoalan industrial.
Dalam audiensi tersebut, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk terus memperkuat kerja sama dengan elemen buruh. Menurutnya, sinergi yang sudah terjalin perlu dijaga dan ditingkatkan agar aspirasi pekerja dapat tersalurkan dengan baik, sekaligus menciptakan iklim ketenagakerjaan yang kondusif.
Salah satu fokus yang disampaikan adalah optimalisasi peran Desk Ketenagakerjaan Polri. Desk ini diposisikan sebagai wadah pelayanan kepolisian dalam menangani persoalan perburuhan, termasuk konflik industrial dan perlindungan kelompok pekerja rentan.
“Kami terus untuk mengoptimalkan terkait dengan pelayanan kepolisian di bidang permasalahan perburuhan, juga tentunya kita perluas terkait dengan perlindungan terhadap buruh-buruh perempuan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai audiensi di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Jumat, 6 Februari 2026.
Ia menjelaskan, Desk Ketenagakerjaan tidak hanya berfungsi sebagai ruang aduan, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat kehadiran negara dalam memastikan hak-hak buruh terlindungi. Melalui mekanisme tersebut, Polri berupaya berperan aktif saat buruh menyampaikan aspirasi, menghadapi konflik hubungan industrial, maupun ketika membutuhkan perlindungan hukum.
“Baik pada saat menyampaikan aspirasi ataukah pada saat kita membantu menyelesaikan masalah industrial yang ada ataupun juga memberikan perlindungan-perlindungan yang harus kita berikan,” ujar Sigit.
Lebih jauh, Kapolri berharap sinergi yang terbangun dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan buruh. Ia juga menyinggung pentingnya pembukaan lapangan kerja agar pekerja memiliki ruang untuk berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.
“Kita akan terus menjaga hubungan yang sudah sangat baik ini untuk terus ke depan kita tingkatkan sebagai sahabat-sahabat kami. Dan buruh juga menempatkan kami sebagai sahabat-sahabat dari buruh. Dan ini tentunya menjadi hal yang harus terus kita jaga dan kita perbaiki dan kita pertahankan ke depan,” ucap Sigit.
Dari pihak buruh, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menyampaikan apresiasi terhadap langkah Polri membentuk Desk Ketenagakerjaan. Menurutnya, inisiatif tersebut menjadi terobosan penting yang memberikan manfaat langsung bagi buruh di Indonesia.
“Dan pengetahuan kami yang pertama sekali juga kepolisian itu membentuk Desk KetenagaKerjaan di seluruh dunia,” kata Elly.
Ia menilai keberadaan desk tersebut membantu buruh dalam mencari solusi atas persoalan yang mereka hadapi. Selain itu, Elly juga menegaskan sikap KSBSI terkait posisi institusional Polri.
“Lalu kedua, kami juga mendukung bahwa Polri itu tetap berada di bawah Presiden. Seperti statement saya ketika dua minggu yang lalu, karena ketika misalnya Presiden ada sesuatu yang sangat perlu, tidak perlu harus melalui menteri tapi langsung dengan Polri. Karena memang Polri adalah sipil dan itu memang tidak boleh berada di bawah kementerian lainnya,” paparnya.
KSBSI, lanjut Elly, berkomitmen untuk terus berjalan bersama Polri. Ia berharap Desk Ketenagakerjaan tidak hanya aktif di tingkat pusat, tetapi juga diperluas hingga daerah agar sinergi antara serikat buruh dan kepolisian dapat terwujud secara lebih merata.
“Lalu kami KSBSI akan tetap berada bersama-sama dengan Polri. Karena kami menganggap Polri itu adalah sahabat kami. Dan kami meminta di bawah kepimpinan Bapak kapolri bahwa Desk ketenagakerjaan itu tidak hanya ada di pusat tapi nanti akan ada sampai di daerah supaya Serikat Buruh dan Polri juga bisa bersinergi tidak hanya di nasional,” tambahnya.
