Regulasi Baru: Kemendag Kaji Aturan Biaya Admin E-commerce Shopee-Tokopedia

• Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang merevisi Permendag 31/2023 untuk menata ulang perdagangan melalui sistem elektronik.
• Revisi ini membuka peluang pengaturan ketat terhadap biaya administrasi (admin fee) di platform digital besar seperti Shopee dan Tokopedia.
• Tujuan utama regulasi baru ini adalah meningkatkan daya saing produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia di pasar e-commerce.
• Pemerintah menargetkan penyelesaian revisi beleid ini "secepatnya" atau ASAP (As Soon As Possible).

---

Kementerian Perdagangan (Kemendag) secara serius menggarap perubahan besar dalam tata kelola perdagangan elektronik Indonesia. Kemendag kini aktif merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 (Permendag 31/2023) yang mengatur berbagai aspek e-commerce, termasuk isu sensitif seperti biaya admin e-commerce.

Mengapa Permendag 31/2023 Harus Direvisi Cepat?

Pemerintah menyadari bahwa meskipun aturan pembatasan impor barang di bawah US$100 telah berlaku efektif, praktik deviasi di lapangan masih sering terjadi. Oleh karena itu, Kemendag melakukan kajian mendalam terhadap keseluruhan kerangka regulasi.

Iqbal menekankan bahwa revisi ini fokus pada penataan norma-norma tertentu. Target utama revisi tersebut memastikan produk-produk yang diproduksi oleh UMKM Indonesia mampu berdaya saing secara optimal dalam ekosistem e-commerce nasional.

Menata Ulang Norma untuk Daya Saing Produk Lokal

Iqbal memberikan contoh spesifik tentang harapan pemerintah. Misalnya, harga kosmetik, sepatu, celana, atau jilbab buatan Indonesia harus lebih kompetitif dibandingkan produk impor serupa yang dijual di e-commerce.

Sorotan Utama: Peluang Pengaturan Biaya Admin E-commerce

Bagian paling krusial dari revisi ini terletak pada pengaturan biaya administrasi atau admin fee yang dibebankan platform kepada pelaku UMKM. Hingga saat ini, besaran biaya tersebut diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Sebelumnya, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyoroti absennya regulasi resmi terkait besaran admin fee bagi UMKM merchant. Maman menilai UMKM memerlukan afirmasi pemerintah, terutama mengenai harga, marketing fee, dan biaya lainnya agar disesuaikan dengan kemampuan bisnis kecil.

Sinergi Perlindungan: Peran KemenkopUKM dalam Regulasi Digital

Maman Abdurrahman mengonfirmasi bahwa pemerintah tengah melakukan pembahasan sinergis. Mereka melibatkan Kementerian Hukum, Kemendag, dan kementerian terkait lainnya guna menyelaraskan regulasi. Tujuannya memastikan regulasi baru ini memberikan perlindungan yang kuat bagi UMKM sekaligus mendorong produk lokal.

Proyeksi Dampak Regulasi dan Target Pemerintah

Proses pembahasan revisi Permendag 31/2023 ini telah dimulai sejak akhir Desember 2025 dan berlanjut pada awal Januari 2026. Pemerintah menunjukkan sikap mendesak terkait penyelesaian beleid ini.