Layanan Haji 2026 Diperkuat, Petugas TNI–Polri Ditambah hingga 100 Persen

 Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menyiapkan langkah penguatan layanan bagi jamaah haji Indonesia pada musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.

Salah satu kebijakan utama yang ditempuh adalah menambah jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri hingga 100 persen lebih dibandingkan tahun sebelumnya.

Kebijakan ini diarahkan untuk memastikan pelayanan yang lebih optimal, terutama bagi jamaah lanjut usia yang jumlahnya terus meningkat.

Peningkatan jumlah petugas ini dinilai menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.

Selain aspek keamanan dan ketertiban, kehadiran petugas juga diharapkan mampu memperkuat pendampingan, perlindungan, serta pelayanan langsung kepada jamaah di Tanah Suci.

Mengapa jumlah petugas TNI dan Polri ditambah signifikan?

Menteri Haji dan Umrah RI Mochammad Irfan Yusuf menyampaikan bahwa jumlah petugas haji dari unsur TNI dan Polri mengalami peningkatan signifikan pada musim haji 2026.

Jika pada tahun sebelumnya jumlah personel berada di kisaran 70 orang, maka pada tahun ini ditambah menjadi sekitar 170 orang.

“Tahun kemarin petugas dari TNI dan Polri ada 70 orang sekian. Hari ini kita tambah menjadi 170 sekian, jadi 100 persen lebih dalam rangka untuk memastikan pelayanan kepada jamaah haji, pelayanan terbaik,” ujar Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (14/1/2026) dikutip dari Antara.

Menurut Irfan, penambahan personel ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan jamaah haji.

Arahan tersebut menempatkan kenyamanan, keselamatan, dan kebutuhan jamaah sebagai prioritas utama dalam seluruh tahapan penyelenggaraan haji.

Selain memperkuat layanan bagi jamaah secara umum, penambahan petugas juga diarahkan untuk memberikan pendampingan ekstra bagi jamaah lansia yang membutuhkan perhatian khusus selama menjalankan ibadah.

Bagaimana perhatian pemerintah terhadap kesehatan jamaah haji?

Di luar aspek keamanan dan ketertiban, Kemenhaj juga menaruh perhatian besar pada penguatan layanan kesehatan jamaah.

Irfan Yusuf menyebutkan bahwa penambahan tenaga kesehatan menjadi salah satu fokus utama, meski jumlah pastinya masih dalam tahap penghitungan.

“Tenaga kesehatan ditambah, tetapi yang lebih penting lagi adalah pemeriksaan kesehatan awal yang harus dilakukan lebih serius,” ujar Irfan.

Ia menilai pemeriksaan kesehatan sejak dini menjadi kunci untuk meminimalkan risiko kesehatan selama pelaksanaan ibadah haji, terutama mengingat tingginya jumlah jamaah lanjut usia.

Dengan skrining kesehatan yang lebih ketat dan terencana, jamaah diharapkan dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan kondisi fisik yang lebih siap.

Saat ditanya mengenai angka pasti penambahan tenaga kesehatan, Irfan mengaku belum memegang data final.

“Nakes-nya saya angkanya belum tahu persis,” katanya.

Mengapa petugas haji dilarang melayani atasan?

Sebelumnya, Irfan Yusuf juga menegaskan bahwa seluruh calon petugas haji 2026 dilarang untuk “melayani atasan” saat bertugas di Tanah Suci.

Penegasan ini dimaksudkan agar fokus pelayanan tidak bergeser dari kepentingan utama, yakni melayani jamaah.

“Petugas haji bukan melayani pimpinan instansinya. Anda tidak melayani pejabat kementerian, anda tidak melayani pejabat negara. Yang anda layani adalah jamaah haji,” ujar Irfan.

Ia menekankan bahwa selama bertugas, tidak boleh ada sekat institusi. Petugas dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, TNI, Polri, maupun unsur organisasi kemasyarakatan harus melebur dalam satu identitas, yakni petugas haji Indonesia.

Bagaimana kesiapan TNI dalam mendukung pengamanan jamaah?

Dari sisi pengamanan, Markas Besar TNI menyatakan kesiapan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji 2026. Mabes TNI telah menyiapkan dan melatih sejumlah personel untuk bertugas sebagai pelindung jamaah atau Linjam.

Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, pelibatan personel tersebut merupakan bagian dari kontribusi TNI dalam membantu pengamanan jamaah haji Indonesia.

“Perlu saya sampaikan bahwa Mabes TNI saat ini TNI telah menyiapkan dan mengikutsertakan pelatihan personel sebagai Linjam untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji,” kata Brigjen Aulia saat dikonfirmasi, Rabu (14/1/2026).

Aulia tidak merinci jumlah personel yang akan diterjunkan, karena hal tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pemerintah. Namun, ia menegaskan komitmen TNI untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah.

“Pada prinsipnya, TNI siap mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan dan rasa aman bagi jemaah haji Indonesia, sesuai dengan tugas perbantuan dan ketentuan yang berlaku,” tegas dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang