Saat Menteri Kehutanan Disebut Tidak Paham soal Kehutanan
Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin menyarankan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni untuk mundur dari jabatannya.
Pernyataan itu disampaikan Usman saat Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Menurut dia, seharusnya izin pelepasan kawasan hutan di Pulau Sumatera dihentikan total. Dan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) punya kewajiban untuk menghadirkan hutan.
"Pak Menteri lihat nggak bencana Sumatera, seharusnya izin semua disetop. Pak Menteri harus jelaskan, berapa tahun harus penanaman ulang dan seperti apa sebenarnya, Ibu Ketua, pohon yang diameter dua meter bisa tumbuh kembali,” kata Usman.
“Sehingga inilah tanggung jawab Pak Menteri. Pak Menteri tidak boleh lempar ke yang terdahulu," sambungnya.
Usman juga secara tegas menyarankan Raja Juli untuk baik mundur jika tidak mampu menangani persoalan hutan yang berbuntut bencana banjir dan longsor di Sumatera.
"Mohon izin teman-teman Komisi IV, mungkin saya keras, karena saya paling hatinya kasih. Sehingga saya beri saran Pak Menteri, kalau pak menteri nggak mampu mundur aja. Pak menteri nggak paham tentang kehutanan," tegas Usman.
Lebih lanjut, Usman meminta Raja Juli untuk fokus dengan program menanam kembali pohon di kawasan hutan yang gundul.
“Ini ruangan yang terhormat. Saya minta Pak Menteri sekali lagi tolong fokus tiga provinsi ini, kapan bisa tanam kembali pohon untuk bisa hidup (di hutan) yang gundul itu,” pungkasnya.
Respons Raja Juli terkait pernyataan diminta mundur
Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).
Menhut Raja Juli Antoni merespons terkait saran mundur dari Anggota Komisi IV DPR Usman Husin dan mengakui bahwa itu bagian dari kesalahannya.
“Saya terus terang secara pribadi berpikir bahwa apa yang terjadi ini to some extent ini ada kontribusi saya dan oleh karena itu bagian dari kesalahan saya,” jawab Raja Juli saat rapat kerja bersama di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/12).
“Yang memang tidak bisa mencegah secara maksimal, tidak bisa memitigasi secara maksimal apa yang bisa kita lakukan itu,” lanjut dia.
Secara terpisah seusai rapat, Raja Juli juga merespons pertanyaan mengenai dua menteri di Filipina yang mundur setelah gagal menangani banjir. Dia mengatakan bahwa siap dievaluasi.
“Saya yakin ya namanya kekuasaan itu milik Allah dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi,” kata Raja Juli usai Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI, Kamis (4/12/2025).
Dia juga menegaskan akan menerima segala bentuk aspirasi dan kritik dari masyarakat.
“Saya katakan tadi kritik netizen kepada saya, saya enggak pernah hapus. Itu bagian dari apa namanya aspirasi, kemarahan atau bahkan mungkin harapan, ekspektasi.”
“Jadi monggo tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif presiden,” ujar Raja Juli.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
