Sushila Karki Gantikan Sharma Oli: Langkah Nepal Menuju Pemilu dan Reformasi
Mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki resmi dilantik sebagai Perdana Menteri sementara setelah pengunduran diri Perdana Menteri sebelumnya, Sharma Oli, pasca-unjuk rasa besar yang mengguncang negara tersebut.
Karki dilantik di hadapan Presiden Ramchandra Paudel pada Jumat waktu setempat, dan langsung mengajukan pembubaran parlemen untuk mempersiapkan pemilihan umum yang dijadwalkan pada 5 Maret 2026.
Pembubaran Parlemen dan Tanggal Pemilu
Setelah Karki mengucapkan sumpah jabatan, ia mengusulkan pembubaran parlemen yang terpilih pada pemilu 2022, dan Presiden Paudel segera menyetujui keputusan tersebut.
Pembubaran parlemen ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan pemilu yang telah ditetapkan tanggalnya, yaitu pada 5 Maret 2026.
Keputusan ini sesuai dengan tuntutan dalam unjuk rasa "Gen Z" yang menuntut perubahan besar dalam sistem politik Nepal setelah protes besar-besaran yang dimulai pada Senin (8/9).
Tugas Pemerintahan Sementara dan Penyelidikan Unjuk Rasa
Dengan pelantikan Karki, pemerintahan sementara di Nepal memiliki tugas berat.
Selain menyelenggarakan pemilihan umum, pemerintahan baru ini juga harus melakukan penyelidikan terkait unjuk rasa Gen Z yang memicu kerusuhan besar-besaran serta menindaklanjuti dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan aset oleh para pemimpin politik.
Karki diperkirakan akan menunjuk kabinetnya pada akhir pekan ini, sebagai langkah awal untuk memulai tugasnya.
Kerusuhan dan Korban Jiwa dalam Unjuk Rasa Gen Z
Protes yang terjadi sejak Senin, yang awalnya damai, berubah menjadi kekerasan dan menyebabkan lebih dari 50 orang tewas.
Kerusuhan tersebut menyebabkan kematian 3 anggota kepolisian Nepal, 21 pengunjuk rasa, 18 warga sipil lainnya, serta 9 tahanan.
Pembantaian tersebut akhirnya memaksa Perdana Menteri Sharma Oli untuk mundur dari jabatannya, memberikan jalan bagi pembentukan pemerintahan sementara yang kini dipimpin oleh Karki.
Profil Sushila Karki
Sushila Karki lahir dari keluarga yang memiliki hubungan erat dengan dinasti politik Koirala dari Partai Kongres Nepal.
Dia menikah dengan Durga Subedi, seorang pemimpin partai tersebut, dan dukungan suaminya dianggap sebagai faktor penting dalam karier politik Karki.
Pada 2016, Karki menjabat sebagai Ketua Mahkamah Agung Nepal, menjadikannya wanita pertama yang menduduki jabatan tersebut.
Namun, perjalanan karier Karki tidak lepas dari kontroversi. Selama masa jabatannya sebagai hakim agung, ia sempat menghadapi proses pemakzulan yang berlangsung hampir 11 bulan.
Meski demikian, Karki tetap dianggap sebagai figur yang kuat, dan kini menghadapi tantangan besar dalam memimpin negara yang tengah dilanda gejolak.
Situasi Mencekam di Kathmandu
Setelah kerusuhan berdarah yang melanda negara, situasi di Kathmandu dan sekitarnya masih tegang.
Militer Nepal terus berpatroli di jalanan untuk menjaga keamanan setelah protes yang memicu kekerasan terburuk dalam beberapa dekade terakhir.
Pembatasan yang diterapkan selama kerusuhan hanya sedikit dilonggarkan untuk memberi kesempatan bagi warga membeli kebutuhan pokok.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul .
Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.
