Top 51+ SPPG di Pamekasan Terancam Tutup Imbas Kebijakan BGN
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang berencana menata ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan membatasi jumlah dapur maksimal enam unit setiap kecamatan.
Nanik benyebut kebijakan ini merupakan bagian dari pembenahan karena sudah ada lebih dari 27.000 SPPG yang kini beroperasi.
"Kami akan beresin dulu ini. Misalnya di satu kecamatan ini cukup kok enam saja. Sudah, ya enam saja," ungkapnya di Kantor BGN, Jakarta Pusat, pada Kamis 4 Juni lalu.
Rencana Kepala BGN tersebut menjadi ancaman bagi pemilik dapur SPPG di sejumlah daerah, salah satunya di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa timur, yang memiliki 13 kecamatan.
Jumlah dapur SPPG yang kini aktif beroprasi mencapai 129 unit. Jika kebijakan tersebut diberlakukan, maka dari 129 dapur sebanyak 51 unit SPPG terancam ditutup atau tidak bisa beroperasi.
Koordinator Wilayah BGN Pamekasan, Heriyanto mengungkapkan rencana penataan ulang program MBG dengan pembatasan dapur maksimal enam unit setiap kecamatan masih belum ada surat resmi yang turun dari pusat.
"Soal rencana pembatasan dapur itu sampai sekarang belum ada surat resminya dari pusat," saat dikonfirmasi, Jumat 12 Juni 2026.
Saat ini terdapat 27.000 dapur MBG yang beroperasi di seluruh Indonesia. BGN akan menunda sementara pendaftaran dapur MBG sambil mengevaluasi kebutuhan SPPG di setiap wilayah. Salah satu pertimbangan moratorium adalah karena jumlah SPPG yang mengajukan dan beroperasi saat ini dinilai sudah cukup banyak.
Mayoritas dapur SPPG berada di perkotaan dan wilayah aglomerasi. Sementara, penyaluran MBG di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru masih belum terlayani secara optimal.
Laporan Veros Afif/tvOne Pamekasan
