Mengintip Perbandingan Harga Bensin di RI dan Malaysia, Mana yang Lebih Murah?
Di tengah gejolak harga energi dunia dan ancaman krisis pasokan global, sejumlah negara memilih menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk mengurangi beban anggaran negara. Tetapi, negara tetangga Malaysia, justru mengambil langkah berbeda.
Pemerintah Negeri Jiran ini memutuskan tetap mempertahankan harga BBM bersubsidi meski harus menggelontorkan dana dalam jumlah fantastis setiap bulan.
Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahwa dirinya tidak setuju dengan langkah menaikkan harga BBM saat negara sedang menghadapi tekanan pasokan energi global. Menurutnya, pemerintah akan terus berupaya menanggung biaya subsidi demi melindungi masyarakat dari dampak lonjakan harga minyak dunia.
Pernyataan tersebut disampaikan Anwar saat meluncurkan Program Madani Rakan Muda di Sungai Petani, Malaysia, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, ia membeberkan besarnya biaya subsidi yang harus ditanggung pemerintah dalam beberapa bulan terakhir.
“Berapa banyak yang bisa kami tanggung dalam sebulan? Bukan berdasarkan alokasi lama, tetapi ketika harga minyak naik, kami membayar RM5 miliar hingga RM3 miliar per bulan. Kemudian jumlahnya naik menjadi RM7 miliar per bulan, dan sekarang sudah turun menjadi RM4 miliar,” kata Anwar, sebagaimana dikutip dari The Edge Malaysia, Selasa, 10 Juni 2026.
Jika dikonversi menggunakan kurs sekitar Rp4.400 per ringgit Malaysia, subsidi sebesar RM7 miliar setara sekitar Rp30,8 triliun per bulan. Sementara subsidi RM5 miliar mencapai sekitar Rp22 triliun, RM4 miliar sekitar Rp17,6 triliun, dan RM3 miliar mencapai sekitar Rp13,2 triliun.
Anwar menjelaskan, beban subsidi yang ditanggung pemerintah akan menjadi sangat besar apabila kondisi tersebut berlangsung dalam jangka panjang.
Menurutnya, jika pemerintah mengeluarkan subsidi sebesar RM3 miliar setiap bulan selama 10 bulan, total dana yang dibutuhkan mencapai RM30 miliar atau setara sekitar Rp132 triliun. Meski demikian, Anwar menilai pemerintah masih mampu menanggung beban tersebut melalui langkah penghematan anggaran dan penutupan kebocoran keuangan negara.
Ia juga menolak usulan sejumlah pihak yang meminta pemerintah mengambil utang baru demi mempertahankan subsidi energi. “Kalau mereka meminta pemerintah berutang, saya bisa saja berutang sekarang. Namun setelah saya tidak lagi memimpin pemerintahan, anak-anak kita yang harus menanggung bebannya. Karena itu solusinya bukan utang, sehingga kami melakukan apa yang mampu kami lakukan,” ujarnya.
Harga Bensin Malaysia Salah Satu yang Termurah
Kebijakan subsidi yang terus dipertahankan membuat harga BBM di Malaysia menjadi salah satu yang terendah di dunia. Anwar mengatakan harga bensin RON95 saat ini dipatok RM1,99 per liter. Dengan kurs Rp4.400 per ringgit, harga tersebut setara sekitar Rp8.756 per liter.
Harga tersebut jauh di bawah rata-rata harga bensin di banyak negara, termasuk sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara. Menurut Anwar, keberhasilan mempertahankan harga BBM yang rendah merupakan hasil dari kebijakan pemerintah dalam mengelola subsidi secara hati-hati tanpa harus menambah utang negara.
Dibandingkan dengan Harga BBM di Indonesia
Kebijakan Malaysia mempertahankan harga BBM bersubsidi menarik perhatian karena terjadi di tengah kenaikan harga BBM nonsubsidi di Indonesia. Mulai 10 Juni 2026, PT Pertamina Patra Niaga menaikkan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter dari sebelumnya Rp12.300 per liter.
Sementara Pertamax Green 95 naik menjadi Rp17.000 per liter dari sebelumnya Rp12.900 per liter.
Di sisi lain, harga BBM subsidi di Indonesia masih dipertahankan, yakni Pertalite sebesar Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Jika dibandingkan secara langsung, harga bensin RON95 Malaysia yang setara Rp8.756 per liter masih lebih murah dibandingkan Pertalite di Indonesia. Selisihnya mencapai sekitar Rp1.244 per liter.
Perbandingan ini menunjukkan bagaimana kebijakan subsidi energi masih menjadi instrumen penting bagi pemerintah Malaysia untuk menjaga daya beli masyarakat. Namun konsekuensinya, negara harus menanggung beban fiskal yang sangat besar, bahkan sempat mencapai lebih dari Rp30 triliun dalam satu bulan ketika harga minyak dunia melonjak.
