Jepang Siap Jadi Benteng Indo-Pasifik Hadapi Ekspansi China

Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi.

Pemerintah Jepang menegaskan peran strategisnya sebagai penyeimbang kekuatan di kawasan Indo-Pasifik di tengah meningkatnya sikap ekspansionis Tiongkok. Pesan tersebut disampaikan Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, dalam Dialog Pertahanan Jepang–Negara Kepulauan Pasifik pada 23 Februari 2026 lalu.

Dalam forum yang dihadiri perwakilan dari 14 negara Pasifik itu, Jepang menegaskan komitmennya untuk menjadi “benteng” bagi negara-negara kecil di kawasan menghadapi tekanan geopolitik.

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Langkah ini dinilai bukan sekadar retorika diplomatik, melainkan bagian dari arah kebijakan strategis yang lebih luas. Di bawah Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat 2025 dan Strategi Pertahanan Nasional 2026 Amerika Serikat, AS memang menitikberatkan fokus pada Pasifik Barat, sekaligus mendorong sekutu untuk meningkatkan peran mandiri dalam menjaga keamanan.

Dalam konteks tersebut, Jepang mulai memosisikan diri sebagai pemimpin regional dalam bidang keamanan.

Pergeseran geopolitik kawasan

Perubahan kebijakan ini mencerminkan dinamika geopolitik Asia yang semakin kompleks. Erosi tatanan berbasis aturan internasional, meningkatnya praktik tekanan koersif oleh Beijing, serta eskalasi aktivitas militer di kawasan menjadi faktor pendorong utama.

Sejumlah survei menunjukkan negara-negara Asia Tenggara kini memandang Jepang sebagai salah satu kekuatan besar yang paling dapat dipercaya di kawasan—sebuah perubahan signifikan bagi negara yang lama dibatasi konstitusi pascaperang.

Meski demikian, terdapat paradoks di kawasan ASEAN. Di satu sisi, Tiongkok tetap menjadi mitra ekonomi utama, namun di sisi lain meningkatnya aktivitas maritim dan klaim teritorialnya menimbulkan kekhawatiran strategis.

Menanggapi dinamika tersebut, Jepang memperluas kerja sama pertahanan dengan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Filipina, Vietnam, Indonesia, Malaysia, dan Kamboja.

Keterlibatan pertahanan Jepang di kawasan meningkat signifikan, dari peringkat ke-15 pada 2017 menjadi peringkat ke-4 pada 2025. Latihan militer bersama serta kunjungan pelabuhan oleh Pasukan Bela Diri Maritim Jepang kini menjadi agenda rutin.

Selain itu, Jepang juga memperkenalkan program Bantuan Keamanan Resmi (OSA) sejak 2022. Program ini memberikan dukungan non-mematikan seperti radar pantai, kapal patroli, dan peralatan pengawasan udara kepada negara mitra, terutama yang berada di garis depan.

Perkembangan ini juga dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk Perang Rusia-Ukraina serta meningkatnya aktivitas militer Tiongkok di Laut Cina Timur dan Selatan. Ancaman lain datang dari Korea Utara yang terus mengembangkan kemampuan rudalnya, serta meningkatnya kedekatan strategis antara Moskow dan Beijing.

Situasi tersebut mendorong Jepang untuk memperkuat otonomi strategisnya, tanpa sepenuhnya meninggalkan ketergantungan pada aliansi dengan Amerika Serikat.

Respons Tiongkok

Langkah Jepang tidak luput dari reaksi keras Tiongkok. Beijing menuduh Tokyo melakukan "remiliterisasi" dan menghidupkan kembali narasi masa lalu perang. Ketegangan meningkat setelah Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, menyuarakan dukungan terhadap Taiwan dan negara-negara kecil di kawasan.

Sebagai respons, Tiongkok mengambil langkah ekonomi dengan membatasi ekspor terhadap sejumlah entitas Jepang, termasuk perusahaan seperti Mitsubishi Heavy Industries dan badan antariksa JAXA.

Selain itu, Beijing juga memasukkan sejumlah perusahaan lain—termasuk produsen otomotif seperti Subaru dan Hino Motors—ke dalam daftar pemantauan.

Pemerintah Tiongkok menyatakan langkah tersebut ditujukan untuk merespons “remiliterisasi dan ambisi nuklir” Jepang, serta menilai kebijakan itu sebagai "dibenarkan, masuk akal, dan sah."

Penggunaan tekanan ekonomi dinilai menjadi instrumen utama Tiongkok dalam menghadapi negara-negara yang berseberangan. Pendekatan ini sebelumnya juga terlihat dalam hubungan Beijing dengan Australia, Lithuania, Korea Selatan, dan Filipina.

Sementara itu, pejabat AS menuding Tiongkok terus memperluas persenjataan nuklirnya, memperkuat kekhawatiran terkait stabilitas strategis global.

Sebagai respons, Jepang memperluas jaringan kerja sama pertahanannya tidak hanya di Asia, tetapi juga dengan Inggris, Italia, Australia, Selandia Baru, India, hingga Uni Eropa. Langkah ini mencerminkan strategi pencegahan yang lebih terintegrasi di tengah kekhawatiran bahwa konflik seperti di Ukraina dapat meluas ke kawasan Asia Timur.

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pengamat menilai, dinamika ini menunjukkan bahwa tatanan kawasan Indo-Pasifik kini tidak lagi hanya ditentukan oleh kekuatan ekonomi, tetapi juga oleh faktor kepercayaan dan stabilitas keamanan.

Dalam konteks tersebut, Jepang semakin dipandang sebagai aktor kunci dalam menjaga keseimbangan strategis di kawasan, di tengah meningkatnya persaingan kekuatan besar.