Ekspansi Bisnis ASEAN Dibayangi Proteksionisme & Perjanjian Dagang yang Belum Optimal
ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) dengan menggandeng CSIS Indonesia dan JETRO Jakarta, merilis survei "ASEAN Business Barometer 2026, yang mengambil perspektif dari 395 perusahaan sektor swasta diseluruh kawasan.
Direktur Eksekutif ASEAN-BAC, Rifki Weno menyatakan, survei ini mengungkapkan lanskap ekonomi yang kompleks, meskipun pelaku bisnis sangat optimis terhadap pertumbuhan regional.
Dimana mereka secara bersamaan bersiap menghadapi gangguan rantai pasok yang parah akibat proteksionisme global, dan masih berjuang untuk memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas yang ada secara maksimal.
"Survei tahun ini mengirimkan pesan yang sangat jelas: sektor bisnis di ASEAN sangat ambisius dan siap untuk berekspansi, namun mereka menghadapi tantangan nyata dari proteksionisme global dan kerumitan transisi hijau," kata Rifki dalam keterangannya, Kamis, 5 Maret 2026.
Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, ABAC Meeting I-2026
Dia menambahkan, survei ini juga dirancang untuk memberikan rekomendasi praktis dan berwawasan ke depan kepada para menteri ekonomi dan pemimpin ASEAN. Isinya juga menyoroti kebutuhan mendesak akan kebijakan regional yang selaras, saat perusahaan-perusahaan menavigasi ekonomi global yang sedang dalam masa transisi.
Rifki menjelaskan, tingkat pemanfaatan perjanjian perdagangan (FTA) masih di bawah potensi, seiring kurangnya kesiapan UMKM kita menyoroti urgensi bagi para pemimpin ASEAN untuk menyederhanakan regulasi.
"Serta memfasilitasi akses, dan memberikan dukungan yang lebih terarah agar kawasan ini tetap tangguh," ujarnya.
Temuan utama dari Barometer 2026 meliputi:
1). Rencana ekspansi yang agresif : Sekitar 70 persen perusahaan yang menjadi responden menyatakan bahwa mereka akan "memperluas" bisnis mereka dalam 1-2 tahun ke depan. Selain itu, hampir setengahnya (48 persen) memperkirakan adanya "peningkatan" laba operasi pada tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024.
2). Ketakutan akan proteksionisme dan tarif : Sejumlah besar perusahaan (75 persen) merasa khawatir tentang meningkatnya proteksionisme. Paparan tarif AS sangat terkonsentrasi pada sektor manufaktur, mempengaruhi 64 persen produsen dibandingkan dengan 40 persen dari total seluruh perusahaan. Hal ini telah menyebabkan gangguan rantai pasok, permintaan penurunan harga dan peningkatan ketidakpastian perencanaan bagi perusahaan yang terdampak.
3). Peluang perdagangan bebas yang terlewatkan : Sekitar 70 persen perusahaan menyadari keberadaan FTA ASEAN dan RCEP. Namun, tingkat pemanfaatan FTA (termasuk RCEP) hanya mencapai 48 persen. Hal yang mengejutkan, 40 persen dari mereka yang tidak memanfaatkannya beralasan bahwa mereka "tidak tahu harus mulai dari mana".
4). Peralihan ke rantai pasok Intra-ASEAN : Kawasan ASEAN diidentifikasi sebagai wilayah paling umum untuk diversifikasi rantai pasok (93 persen), jauh melampaui Jepang (54 persen) dan Tiongkok (41 persen).
5). Hambatan transisi hijau (green transition) : Meskipun 63 dari 100 perusahaan ASEAN sedang mengambil langkah-langkah dekarbonisasi, 90 persen menyebutkan bahwa akses ke pemasok yang mematuhi standar ESG adalah tantangan terbesar. Lebih lanjut, lebih dari separuh (53 persen) melihat langkah-langkah dekarbonisasi itu sendiri sebagai risiko rantai pasok. Kesadaran akan inisiatif keberlanjutan ASEAN juga sangat rendah, dengan hanya 28 persen responden yang mengetahui tentang ASEAN Taxonomy for Sustainable Finance.
6). Adopsi digital masih di tahap awal: Sebagian besar perusahaan masih berada pada tingkat adopsi parsial atau percontohan (pilot-level) di seluruh teknologi transformasi digital. Saat ini, hanya 22 persen yang menggunakan agen AI untuk dukungan keputusan (decision support), dan 21 persen menggunakan AI Generatif untuk manajemen.
Perusahaan-perusahaan berharap ASEAN DEFA yang akan datang dapat menurunkan hambatan masuk bagi UKM (59 persen) dan menyelaraskan berbagai regulasi yang beragam (54 persen).
