Menag Harap Hasil Pleno Jadi Solusi Terbaik Atas Polemik di PBNU

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar di Kompleks Istana Kepresidenan

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar berharap rapat pleno yang digelar Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada Selasa, 9 Desember 2025 dapat menjadi solusi terbaik atas polemik yang terjadi di PBNU.

Diketahui, hasil rapat pleno memutuskan menunjuk Zulfa Mustofa sebagai Pj Ketum PBNU menggantikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang sebelumnya telah diberhentikan.

"Saya bersyukur karena mudah-mudahan keputusan ini bisa menjadi solusi yang terbaik," kata Nasaruddin kepada wartawan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu, 10 Desember 2025.

"Karena itu insyaallah ke depan beban-beban kebangsaan dan keumatan kita ini bisa lebih ringan dengan terjadinya keutuhan ormas-ormas Islam, termasuk keutuhan ormas Islam terbesar di dunia adalah Nahdlatul Ulama ini," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, KH Zulfa Mustofa ditetapkan sebagai Pj Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggantikan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. 

Keputusan ini ditetapkan dalam rapat pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta Pusat pada Selasa, 9 Desember 2025.

Pj Ketua Umum PBNU KH Zulfa Mustofa (tengah)

Penetapan KH Zulfa sebagai Pj Ketua Umum PBNU ini berlangsung melalui musyawarah alim ulama yang hadir dan diketok palu oleh Rais Aam Nahdlatul Ulama KH Miftachul Akhyar. 

"Yaitu penetapan Pj Ketua Umum PBNU masa bakti sisa sekarang ini yaitu yang mulia beliau KH Zulfa Mustafa oleh karena itu beliau akan memimpin PBNU ini sebagai Pj Ketum," kata Rais Syuriyah PBNU H Prof Mohammad Nuh dalam konferensi pers, Selasa, 9 Desember 2025.

Dengan penetapan ini, maka KH Zulfa akan melaksanakan masa bakti sebagai Pj Ketua Umum PBNU sampai digelarnya Muktamar pada tahun 2026. 

"Muktamar yang insyaallah akan dilaksanakan 2026 mudah-mudahan tidak sampai akhir tahun karena Rais Aam yang mulia tidak pernah menggariskan bahwa Muktamar yang ada di Lampung tahun lalu itu sebenarnya sudah mundur satu tahun karena COVID-19," tutur dia.