Menag: 80 Bangunan Pesantren Rawan dan Harus Segera Direhabilitasi Sebelum Jatuh Korban Lagi
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa terdapat sekitar 80 pesantren di Indonesia yang berada dalam kondisi rawan dan membutuhkan percepatan rehabilitasi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam International Conference on Indonesian Islam: Why Indonesia as a New Center of Muslim Civilization? di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya pada Rabu (26/11/2025).
Menurut Nasaruddin, pemerintah perlu bertindak cepat untuk memastikan keselamatan santri, terutama karena banyak pesantren belum memiliki kesiapan memadai dalam menghadapi situasi darurat.
"Banyak pesantren tidak memiliki persiapan memadai untuk menghadapi kondisi darurat, sehingga Kementerian Agama menjadi pihak pertama yang turun tangan memberikan bantuan awal," ujarnya dikutip dari Antara.
Ia menambahkan bahwa Presiden telah memberikan arahan agar pesantren dengan tingkat kerawanan tinggi segera diidentifikasi dan diperbaiki.
"Atas arahan Bapak Presiden, kami diminta mendata pesantren yang rawan. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementerian Agama diminta memastikan jangan sampai terjadi lagi," kata Nasaruddin.
Mengapa Pesantren Masuk Kategori Rawan?
Pemetaan terbaru menunjukkan adanya sekitar 80 pesantren dengan tingkat kerawanan sangat tinggi.
Presiden, kata Nasaruddin, menginstruksikan agar seluruh pesantren tersebut diperbaiki secepat mungkin guna mencegah terjadinya insiden yang tidak diinginkan.
“Kita bersyukur karena instruksi beliau jelas, itu harus diperbaiki sebelum terjadi informasi yang lebih buruk,” tuturnya.
Pesantren memiliki fungsi strategis sebagai pusat pendidikan, pembinaan moral, dan penanaman nilai kebangsaan bagi jutaan santri. Karena itu, pemerintah menilai rehabilitasi pesantren sebagai prioritas mendesak.
Mengapa Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur Jadi Prioritas?
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Abdul Haris, menjelaskan bahwa pemerintah pusat memprioritaskan renovasi pesantren di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Ia menyebut Jawa Barat memiliki sekitar 12.972 pesantren, atau 30,42 persen dari total pesantren secara nasional.
"Jabar, bersama Jawa Timur dan Jawa Tengah, menjadi sasaran utama karena kompleksitas kebutuhan dan tingginya jumlah pesantren yang direkomendasikan Kementerian Agama," ujar Haris.
Dari 80 pesantren di sembilan provinsi yang masuk kategori rawan, 16 di antaranya berada di Jawa Barat.
Audit awal dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan sebelum dilakukan perbaikan menyeluruh.
Bagaimana Hasil Audit Awal di Lapangan?
Terkait pembiayaan, Haris memastikan intervensi APBN akan dilakukan untuk memenuhi standar laik fungsi pasca-audit akhir. Pemerintah daerah juga diharapkan turut mendukung percepatan renovasi.
Di lokasi yang sama, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Dewi Chomistriana, memaparkan bahwa audit awal menunjukkan mayoritas bangunan pesantren tidak memiliki struktur memadai untuk menjamin keselamatan santri.
Dari 19 bangunan pesantren yang selesai diaudit hingga November 2025, hanya enam persen yang dinilai memenuhi standar kekuatan struktur dan mitigasi bencana.
"Yang memenuhi kekuatan struktur hanya enam persen. Sebagian besar memang tidak dilengkapi dengan antisipasi kebakaran, petir, air minum, dan sanitasi," kata Dewi.
Ia menyebut rendahnya kepatuhan terhadap regulasi teknis sebagai akar persoalan. Secara nasional, hanya 667 pesantren yang memiliki Perizinan Bangunan Gedung (PBG), dan hanya 170 yang mengantongi Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Dewi menegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peran penting dalam percepatan penerbitan PBG dan SLF.
Dengan kewenangan yang dimiliki, pemerintah kabupaten dan kota dapat mendorong pesantren untuk memenuhi standar konstruksi serta memperbaiki fasilitas dasar.
"Pemerintah daerah memiliki peran strategis. Dengan otoritas dalam penerbitan PBG dan SLF, pemerintah kabupaten/kota dapat melakukan percepatan kepemilikan sertifikat tersebut bagi pesantren," ujarnya.
Ia menekankan perlunya perbaikan menyeluruh pada konstruksi bangunan dan fasilitas sanitasi untuk menjamin keamanan santri.
Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang
