Baru! Polri Perkenalkan Model Pengamanan Demo dengan Teknologi Canggih dan Standar HAM
Polri menampilkan peragaan lengkap konsep pelayanan demo pada Apel Kasatwil 2025, sebagai bentuk kesiapan operasional menghadapi dinamika aksi massa di berbagai daerah.
Peragaan ini menjadi penyegaran SOP (standar operasional prosedur), sekaligus penegasan arah pengendalian massa yang lebih humanis, modern, dan berbasis hak asasi manusia.
Kegiatan yang dipimpin Dirsamapta Korsabhara Baharkam Polri, Brigadir Jenderal Polisi Moh. Ngajib ini memperlihatkan secara utuh lima tingkatan eskalasi unjuk rasa, mulai situasi tertib hingga kondisi rusuh berat, beserta langkah-langkah kepolisian yang harus diterapkan pada setiap tahap.
Brigjen Ngajib menegaskan bahwa model terbaru ini merupakan penyempurnaan dari pola lama dengan penekanan pada profesionalisme, proporsionalitas, serta penggunaan kekuatan sesuai Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan standar HAM dalam Perkap No. 8 Tahun 2009.
“Peragaan ini bukan sekadar simulasi, tetapi penegasan bahwa setiap tindakan kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa harus sesuai prosedur, terukur, dan menghormati hak-hak warga. Itulah standar pelayanan yang wajib diterapkan di seluruh satuan wilayah,” kata Brigjen Ngajib, dikutip Kamis, 27 November 2025.
Brigjen Ngajib menjelaskan bahwa penyederhanaan dari 38 tahap menjadi lima fase membuat pola pelayanan lebih mudah diterapkan tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian.
“Kita ingin seluruh Kasatwil memahami bahwa respons kepolisian tidak boleh reaktif. Ia harus melalui tahapan yang jelas, dengan evaluasi pada setiap tindakan. Inilah bentuk modernisasi pengendalian massa yang akuntabel,” ujarnya.
Peragaan juga menunjukkan sinergi lintas fungsi, mulai Sabhara sebagai Dalmas awal, Propam sebagai pengawas prosedur, Lalu Lintas untuk rekayasa arus, Reskrim dalam identifikasi provokator, Intelkam untuk penggalangan massa, Humas sebagai dokumentasi, K-9 untuk sterilisasi, hingga tim negosiator bersertifikasi.
Polri turut menampilkan teknologi baru, seperti helm Dalmas berkonektor suara yang mampu menjangkau radius 2 km dan penggunaan drone sebagai pendukung pengambilan keputusan taktis. Brigjen Ngajib menegaskan bahwa penyamaan persepsi para Kasatwil menjadi tujuan utama dari peragaan ini.
“Pelayanan unjuk rasa bukan sekadar pengamanan, tetapi pelayanan publik. Kita wajib memastikan massa dapat menyampaikan aspirasi dengan aman, dan negara tetap hadir menjaga ketertiban umum secara proporsional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kemampuan komunikasi aparat sebagai kunci meredam potensi eskalasi.
“Kapolres harus dikenal oleh masyarakatnya. Semakin baik hubungan polisi dengan warga, semakin kecil potensi eskalasi unjuk rasa meningkat,” kata Brigjen Ngajib.
