Bisakah Digitalisasi Cegah Salah Arah Regulasi? Termasuk soal FCTC

 Wacana Indonesia untuk meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) kembali memicu perdebatan.

Sejumlah kepala daerah dari sentra tembakau seperti Temanggung dan Situbondo menilai, kebijakan itu bisa mengancam jutaan petani dan tenaga kerja yang bergantung pada industri hasil tembakau. 

“Tembakau bukan masalah, tapi solusi bagi ekonomi desa. Kalau regulasi tidak berpihak, maka yang mati bukan hanya petaninya, tapi seluruh ekosistem sosial di bawahnya,” ujar Bupati Temanggung, Agus Setyawan dalam keterangan resminya, dikutip Selasa 11 November 2025.

Ia menegaskan bahwa tembakau adalah sumber kehidupan bagi banyak desa. Namun, industri ini justru dilemahkan oleh regulasi yang tumpang tindih dan konflik antar kebijakan, yang membuat petani semakin tertekan.

Sementara itu, Bupati Situbondo, Yusuf Rio Wahyu Prayogo, turut menyuarakan penolakan terhadap FCTC. Situbondo, sebagai penghasil tembakau terbesar ketiga di Jawa Timur, mampu memproduksi hingga 12.000 ton tembakau per tahun. Ia mempertanyakan arah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak konsisten.

“Posisi negara sebenarnya ada di mana? Apakah negara ingin mendukung industri ini, atau justru ingin menghapusnya? Sikap pemerintah selama ini tidak jelas, seperti dua arah yang berlawanan,” ungkap Yusuf.

Yusuf menekankan bahwa industri tembakau memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung penerimaan daerah. Jika industri ini diperkuat, pembangunan daerah diyakini akan meningkat.

“Tembakau bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga bagian dari sumber penghidupan jutaan rakyat. Faktanya, ketika pembatasan diperketat, konsumsi rokok juga tidak menurun secara signifikan,” pungkasnya.

Dengan adanya perdebatan antara ekonomi dan kesehatan itu, terdapat satu hal yang mungkin luput atau jarang dibahas, terkait minimnya pemanfaatan teknologi data dalam perumusan kebijakan publik.

Dalam era digital, kebijakan yang berdampak besar seharusnya tidak lagi hanya berbasis asumsi, melainkan pada data konkret dan pemodelan digital. 

Pemerintah sebenarnya bisa memanfaatkan big data analytics untuk mensimulasikan efek ekonomi, sosial, dan kesehatan dari penerapan FCTC sebelum kebijakan dibuat. 

Pendekatan semacam ini dikenal sebagai data-driven policy, yang sudah diadopsi banyak negara untuk memastikan setiap regulasi bersandar pada bukti, bukan sekadar opini.

Teknologi seperti digital twin economy bahkan memungkinkan pembuat kebijakan “mencoba” dampak FCTC dalam ekosistem virtual, misalnya, melihat bagaimana harga tembakau, serapan tenaga kerja, dan pendapatan daerah berubah jika aturan tertentu diterapkan. 

Dengan cara ini, pemerintah bisa menilai risiko dan menyiapkan mitigasi yang lebih presisi bagi sektor terdampak.