Protes Keras Jepang Terhadap Pelarangan Motor Bensin di Vietnam

Pemerintah Vietnam sedang mematangkan kebijakan baru. Nantinya sepeda motor berbahan bakar bensin akan dilarang melintas di Hanoi.

Namun wacana tersebut mengundang beragam reaksi. Salah satunya datang dari Jepang.

Melansir Reuters pada Rabu (22/10), pelarangan motor konvensional melintas di Ibu Kota Vietnam dipercaya bakal membawa dampak negatif.

Semisal berpotensi memicu hilangnya lapangan pekerjaan. Lalu akan menggangu pasar kendaraan roda dua senilai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara Rp 76,3 triliun yang didominasi oleh Honda.

"Diketahui pada Juli 2025 Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Vietnam mengeluarkan instruksi yang melarang sepeda motor bensin melintas di pusat ibu kota pada pertengahan 2026," tulis Reuters.

Dijelaskan bahwa, pelarangan motor konvensional melaju di Hanoi sebagai upaya pemerintah Vietnam mengendalikan polusi udara.

Apalagi di sana tingkat polusi udara terbilang tinggi. Sehingga pemerintah harus mengatasi hal tersebut.

Kemudian pembatasan lebih luas akan berlaku mulai 2028. Di mana aturan serupa bakal diberlakukan di sejumlah wilayah.

Berangkat dari fakta di atas, Kedutaan Jepang di Hanoi bereaksi. Mereka disebut telah mengirimkan surat kepada pemerintah Vietnam.

Di dalamnya dijelaskan kalau pihak kedutaan memperingatkan pelarangan mendadak dapat mendatang efek negatif 

Seperti contoh terganggunya industri pendukung sepeda motor. Mulai dari jaringan diler sampai pemasok suku cadang.

Oleh sebab itu Kedutaan Besar Jepang meminta pemerintah Vietnam untuk membuat peta jalan menuju elektrifikasi yang lebih terukur.

Termasuk mengenai masa peralihan atau persiapan. Lalu penerapan aturan pelarangan motor bensin melintas di Hanoi dijalankan secara bertahap.

Patut diketahui, Vietnam menjadi salah satu pasar sepeda motor terbesar di dunia. Menurut lembaga riset Mordor Intelligence, pasar kendaraan roda dua Vietnam memiliki nilai sampai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat.

Pada 2024 jumlah sepeda motor terdaftar di negara tersebut mendekati 80 persen populasi, salah satu tingkat kepemilikan tertinggi di dunia.

Turut Diprotes Asosiasi

Selain Jepang yang memprotes larangan sepeda motor bensin melintas di Ibu Kota Vietnam, ada pihak lain yang melontarkan hal senada.

Asosiasi produsen sepeda motor asing di Vietnam yang dipimpin oleh Honda bersama Yamaha maupun Suzuki juga mengirimkan surat kepada pemerintah pada Juli 2025. 

Dalam surat itu mereka memperingatkan bahwa kebijakan larangan bisa menimbulkan gangguan produksi.

Bahkan ancaman paling buruk adalah risiko kebangkrutan bagi perusahaan di rantai pasok kendaraan roda dua di sana.

Para produsen pun memohon agar pemerintah menetapkan masa transisi dengan waktu persiapan minimal dua hingga tiga tahun.