Wamenlu RI Kritik Lesunya Dukungan Gerakan Non-Blok untuk Palestina Merdeka

Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Arrmanatha Nasir, menyayangkan menurunnya dukungan negara-negara anggota Gerakan Non-Blok (GNB) terhadap kemerdekaan Palestina.

Dalam Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-19 Biro Koordinasi GNB di Kampala, Uganda, pada Rabu (15/10/2025), Arrmanatha menilai fenomena itu sebagai tanda meredupnya pamor dan idealisme gerakan tersebut.

“Hanya 70 persen anggota GNB yang mendukung Deklarasi New York untuk mewujudkan Solusi Dua Negara. Ini adalah pengingat yang menyadarkan akan terjadinya perpecahan di antara kita,” ujar Arrmanatha, atau yang akrab disapa Tata, dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Kamis (16/10/2025) dikutip dari Antara.

Ia menegaskan, perjuangan kemerdekaan Palestina seharusnya menjadi detak jantung GNB, sebagaimana semangat solidaritas dan keadilan yang melandasi berdirinya gerakan tersebut sejak Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung.

Namun, semakin rendahnya dukungan terhadap Palestina mencerminkan melemahnya komitmen moral dan solidaritas di antara negara-negara anggota.

“Rendahnya dukungan ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap komitmen dan kredibilitas GNB. Dalam dunia yang terus berubah, pertanyaannya bukan apakah GNB masih relevan, tetapi apakah GNB memilih tetap relevan,” tegas Tata.

Apa yang Membuat GNB Dianggap Kehilangan Arah?

Dalam forum tersebut, Tata menilai GNB kini seperti kehilangan arah dan fokus. Menurutnya, banyak negara anggota terjebak dalam urusan birokratis tanpa hasil konkret bagi rakyat.

“Rasanya seperti kita terjebak dalam perundingan tanpa ujung soal dokumen birokratis yang tidak membawa apa-apa bagi rakyat kita,” ujarnya.

Ia mengingatkan bahwa GNB dibangun atas nilai-nilai solidaritas, kemitraan, dan rasa saling menghormati.

Namun, realitas beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya stagnasi dan perpecahan di tubuh organisasi, terutama dalam merespons isu global seperti perdamaian, pembangunan berkelanjutan, dan keadilan internasional.

Bagaimana Reformasi yang Didorong Indonesia untuk GNB?

Sebagai langkah perbaikan, Arrmanatha menyerukan tiga agenda utama yang perlu menjadi prioritas GNB agar tetap relevan di masa kini.

Pertama, GNB harus segera melakukan reformasi internal. Reformasi, menurut Tata, bukanlah pilihan, tetapi kewajiban demi menjaga ketahanan gerakan.

“Kita harus mengurangi redundansi, fokus pada kesamaan, menyederhanakan proses kita, dan mengadopsi metode kerja yang membawa hasil konkret,” ujarnya.

Kedua, GNB perlu berada di garis depan dalam mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan sistem multilateral global. Tata menilai sistem multilateral saat ini tidak lagi mencerminkan semangat Piagam PBB dan hukum internasional yang adil.

“Hanya dengan sistem multilateral yang kuat dan adil, GNB dapat berperan membina kepercayaan global dan memastikan suara negara berkembang tetap didengar,” ucapnya.

Ketiga, GNB harus memperkuat kerja sama “Selatan-Selatan” melalui semangat “Dari GNB untuk GNB.”

Tata menegaskan bahwa negara-negara berkembang tidak boleh hanya menunggu inisiatif dari negara maju, tetapi juga saling memberdayakan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

“Reformasi GNB bukan hanya soal organisasi, tetapi tentang bagaimana kita menjaga relevansi dan semangat Bandung yang melahirkan gerakan ini. Jika kita lupa pada akar itu, GNB hanya akan menjadi forum simbolik tanpa kekuatan moral,” tutup Tata.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com.