AHY Pastikan Program Zero ODOL Berlangsung Januari 2027
Rencana untuk menerapkan Zero Over Dimension Over Load (ODOL) di Indonesia dipastikan berjalan sesuai rencana. Pelaksanaannya masih akan dilakukan pada awal 2027 dengan beragam pengawasan ketat.
Hal ini disampaikan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI beberapa waktu lalu. Ia mengungkap situasi ODOL di Indonesia sudah terlalu berat.
Bahkan dirinya menerima laporan saat berkunjung ke Palembang, Sumatera Selatan bahwa ada jembatan rubuh akibat ODOL. Situasi itu tentunya membahayakan buat masyarakat saat hendak melintas.
“Jadi akan kami kawal agar bisa efektif di Januari 2027. Sejumlah tahapan sudah dilakukan dengan melibatkan stakeholder dan lembaga untuk melakukan edukasi,” ungkapnya kemudian.
Ia mengungkap bahwa nanti pengawasan tidak hanya akan dilakukan ke pengemudi tetapi juga pemilik kendaraan. Sehingga diharapkan kepatuhan bisa lebih optimal.
“Kita tidak hanya mengejar pengemudi karena mereka hanya menjalankan tugasnya. Tapi pemilik kendaraan yang melakukan modifikasi agar truk menjadi ODOL dan bermuatan besar juga harus bertanggung jawab,” tambahnya.
Selain berbahaya, truk ODOL terbukti telah membuat infrastruktur menjadi lebih cepat. Sehingga merugikan masyarakat yang butuh lalu lintas aman serta nyaman.
“Jadi jalan yang masa pakainya seharusnya bisa belasan tahun jadi cuma 3-4 tahun. Ini harus kita cegah agar tidak terulang,” tambahnya kemudian.
Perlu diketahui bahwa berdasarkan data Korlantas pada 2024, terdapat 150.906 kasus kecelakaan. Lalu korban meninggal sampai 26.839 orang.
Dari data di atas, 10,5 persen di antaranya melibatkan kendaraan angkutan barang atau truk ODOL. Kementerian Perhubungan pun telah Menyusun tim untuk mempercepat penanganan truk Odol sejak akhir 2025.
Meski demikian Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengatakan menghilangkan kendaraan ODOL bukan perkaran mudah. Hal ini karena adanya beberapa tantangan yang harus dihadapi.
Salah satunya adalah tulang punggung sistem rantai pasok logistik sekarang 98 persen berbasis jalan. Tantangan ini seharusnya bisa dibagi dengan moda transportasi lain seperti kereta barang maupun kapal.
Kemudian tarif angkutan barang juga dinilai lebih murah. Sehingga pemerintah harus melakukan intervensi agar pelaku usaha tertarik untuk berganti moda transportasi.
