Pemerintah Ungkap Belum Dapat Usulan Insentif Otomotif untuk 2026
Belakangan ini pasar otomotif Indonesia terus mengalami tekanan. Bahkan penjualan mobil kini sudah di bawah 1 juta unit.
Akibatnya, posisi pasar terbesar di Asia Tenggara pun terancam direbut oleh Malaysia yang terus mengalami peningkatan. Hal tersebut tidak lepas dari strategi pemerintah untuk terus memberi insentif.
Pelaku industri otomotif di Tanah Air pun berharap pemerintah bisa melakukan hal serupa. Sehingga penjualan kendaraan bisa kembali normal.
Namun Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengungkap bahwa pihaknya belum menerima usulan resmi terkait insentif otomotif di 2026.
"Saat ini kami belum ada pembahasan kembali dan belum menerima usulan insentif dari Kementerian/Lembaga pembina sektor," ungkap Haryo.
Ia pun mengungkap bahwa arah kebijakan pemerintah ke depan terkait industri otomotif akan lebih difokuskan pada sejumlah hal. Mulai dari penguatan rantai nilai lokal, peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), pengembangan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, dukungan transfer teknologi hinggaa peningkatan kapasitas produksi nasional.
Menurut Haryo, pembahasan insentif untuk industri otomotif tahun 2026 perlu melihat perkembangan terkini industri nasional.
Berdasarkan data pemerintah, dalam beberapa tahun terakhir industri otomotif menunjukkan penguatan. Pertumbuhan kendaraan listrik dan realisasi investasi yang signifikan menjadi bukti pondasi industri semakin kuat.
“Industri otomotif sekarang sudah cukup kuat. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan penjualan mobil listrik sebesar 18,27 persen dan investasi untuk KBLBB (Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai) sebesar Rp 5,66 triliun di 2025,” ujar Haryo.
Di sisi lain, segmen kendaraan konvensional masih mendominasi pasar sekitar 80,6 persen. Sementara pasar motor juga terus menunjukkan pertumbuhan baik dari sisi permintaan domestik maupun ekspor.
Perkembangan ini menunjukkan bahwa ekosistem industri otomotif telah bergerak stabil dan kompetitif. Dengan kondisi tersebut, pemerintah menilai ruang kebijakan dapat ditempatkan secara lebih strategis.
“Apakah masih diperlukan insentif jika suatu industri sudah cukup kuat? Kami melihat agar mulai dipertimbangkan memperkuat sektor-sektor prioritas lain yang membutuhkan dukungan lebih besar,” tutupnya.
