Waka BGN Bakal Tutup Dapur yang Langgar SOP: Milik Jenderal Sekalipun Saya Tak Peduli

 Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menegaskan pihaknya akan menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang melanggar SOP. Nanik tidak takut jika dapur MBG itu dimiliki jenderal sekalipun. 

Adapun belakangan ini, banyak kasus keracunan MBG terjadi. BGN mencatat, sejak Januari-September 2025, 5.914 orang keracunan MBG. 

"Mau punyanya jenderal, mau punyanya siapa, kalau melanggar, akan saya tutup. Saya enggak peduli. Karena ini nyangkut nyawa manusia," ucap Nanik dalam konferensi pers di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat, 26 September 2025.

Ia mengaku kasihan melihat anak-anak yang keracunan makanan usai menyantap menu MBG, karena dapur tidak melaksanakan SOP. Terlebih, kata Nanik, mereka adalah anak-anak yang tidak bisa mendapatkan makanan secara mudah. Maka dari itu, negara hadir memberikan mereka makanan. 

"Serius saya, jangan main-main sama urusan kesehatan anak. Ini kan program, kasihan banyak anak anak enggak bisa makan, kita mau kasih makan kok rebutan," jelasnya. 

Nanik kemudian menegaskan bahwa pihaknya tak akan pandang bulu jika nantinya ada SPPG milik jenderal TNI atau Polri ditutup karena tidak melaksanakan SOP. 

"Kan orang kalau di kampung ini mau punya jenderal petak. Maksudnya mau pembesar siapapun. Mau yang katanya punya anggota DPR. Mau jenderal. Jenderal itu bukan hanya militer. Polisi juga ada jenderal. Kan jangan kayak gitu," imbuhnya.

8.018 Dapur MBG Telah Beroperasi

Sebelumnya, BGN  menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 29,8 juta penerima manfaat di 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi di seluruh Indonesia.

"Saat ini ada 9.230 SPPG sudah terverifikasi, 8.018 itu sudah operasional dan 1.212 persiapan operasional, kemudian penerima manfaat terdata 29.884.459 orang," kata Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya di Cibubur, Jawa Barat, Kamis, 25 September 2025.

Ia juga menjelaskan, data yang masuk ke portal mitra.bgn.go.id hingga pagi ini, ada 32.407 mitra yang mendaftar, 10.920 belum diverifikasi, dan 13.506 yang sudah diverifikasi dan sekarang berada dalam proses persiapan.

"Kemudian 61 (SPPG) itu mereka yang sudah selesai membangun dan menyatakan sudah siap 100 persen, dan yang sedang disurvei lapangan saat ini, ada 308, lalu yang siap pembuatan berita acara ada 42," ujar dia.

Dalam melakukan verifikasi mitra SPPG, Sony menegaskan seluruh prosedur dilakukan secara transparan dan tanpa konflik kepentingan.

Seluruh verifikator wajib memeriksa lokasi, sertifikat kepemilikan, hingga survei lapangan untuk memastikan kebersihan hingga kelayakan SPPG yang akan beroperasi.

"Semua mitra tahu prosesnya karena langsung terlihat. Sebagai contoh, di dalam pengajuan yang diverifikasi pertama itu alamat. Di sistem sudah tertera, kalau disetujui warna hijau, ditolak warna merah, ketika alamat disetujui ya berarti enggak ada masalah, ketika ditolak maka verifikator itu akan memberi keterangan mengapa ditolak," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa sistem verifikasi SPPG berlangsung ketat dan harus melalui 10 tahapan mulai dari pendaftaran, pembangunan, survei lapangan, penentuan kelayakan, hingga pembuatan akun virtual sebelum dana MBG dapat dicairkan.