Top 53+ Tahun PDI-P, Lintasan Sejarah dari Fusi Partai hingga Kepemimpinan Megawati

Hari ini, 10 Januari 2026, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) genap berusia 53 tahun.

PDI-P tercatat sebagai salah satu partai politik tertua yang masih bertahan hingga saat ini.

Sebelum dikenal sebagai PDI-P, partai ini lebih dahulu bernama Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan hasil penggabungan partai politik (fusi) pada masa Orde Baru.

Dalam lintasan sejarahnya, PDI-P tidak hanya berkembang sebagai organisasi politik, tetapi juga diwarnai dengan beberapa konflik internal.

Momentum ulang tahun ini menjadi pengingat bahwa perjalanan PDI-P dibentuk melalui proses panjang, mulai dari penggabungan partai hingga kemunculan Megawati Soekarnoputri sebagai figur sentral.

Kronologi PDI Berdiri

Berdasarkan catatan Kompaspedia, Senin (10/1/2022), cikal bakal PDI bermula pada 7 Februari 1970 ketika Presiden ke-2 RI Soeharto mengundang sejumlah partai peserta Pemilu 1971 ke Istana Negara. 

Dalam pertemuan tersebut, Soeharto menyampaikan gagasan penggabungan partai ke dalam dua kelompok besar, yakni nasionalis dan Islam.

Kelompok nasionalis yang terdiri dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Murba, dan IPKI kemudian menindaklanjuti gagasan tersebut dengan membentuk Kelompok Demokrasi Pembangunan pada 24 Maret 1970. 

Setelah melalui proses panjang, pada 2 Januari 1973, kelompok tersebut menyatakan kesiapan untuk melebur menjadi satu partai. 

Kesepakatan Kelompok Demokrasi Pembangunan sejalan dengan konsensus politik MPRS dan kebijakan pemerintah Orde Baru.

Puncaknya terjadi pada 10 Januari 1973, ketika lima partai nasionalis resmi berfusi dan mendeklarasikan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). 

Tak lama berselang, susunan kepengurusan pusat PDI dibentuk. Mohamad Isnaeni ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PDI dengan Sabam Sirait mengemban tugas sebagai koordinator sekretaris jenderal.

Konflik Internal PDI

Sejak awal berdiri, PDI tidak pernah sepenuhnya lepas dari konflik internal. 

Pergantian elite, perbedaan kepentingan, dan pengaruh kekuasaan membuat partai ini kerap dilanda ketegangan sepanjang era Orde Baru.

Konflik sempat mencuat pada pertengahan 1970-an yang ditandai dengan perubahan kepemimpinan dari Mohamad Isnaeni kepada Sanusi Hardjadinata. 

Meski Sanusi dikukuhkan melalui Kongres I PDI pada 1976, gesekan antarkubu belum sepenuhnya mereda.

Pergantian kepemimpinan di tubuh partai memicu gesekan di kalangan elite, terutama setelah posisi Mohamad Isnaeni dan Soenawar Soekowati digantikan oleh Sanusi Hardjadinata dan Usep Ranuwidjaja.

Ketegangan tersebut kemudian dinilai mereda seiring tidak lagi masuknya Mohamad Isnaeni dan Soenawar Soekowati dalam susunan DPP PDI hasil kongres.

Memasuki akhir 1970 hingga 1980-an, konflik internal PDI terus berulang.

Mundurnya Sanusi Hardjadinata pada 1980 memicu dinamika baru yang berujung pada Kongres II PDI dan terpilihnya Soenawar Soekowati sebagai ketua umum.

Ketegangan semakin kompleks menjelang pertengahan 1980-an.

Perbedaan pandangan soal penyelenggaraan kongres, wafatnya Soenawar Soekowati, hingga campur tangan pemerintah membuat PDI semakin sulit mencapai konsolidasi internal.

Situasi tersebut berpuncak pada Kongres III PDI tahun 1986 yang berakhir buntu. 

Pemerintah kemudian turun tangan menyusun kepengurusan baru dengan Soerjadi ditunjuk sebagai Ketua Umum DPP PDI.

Megawati Soekarnoputri Terpilih Jadi Ketua Umum PDI

Kongres IV PDI di Medan pada Juli 1993 juga memicu perpecahan serius dan membuat kepemimpinan partai dinyatakan vakum oleh pemerintah.

Dalam kondisi itulah, Megawati Soekarnoputri muncul sebagai figur alternatif saat caretaker PDI menggelar kongres luar biasa di Surabaya pada 2-6 Desember 1993.

Melalui kongres tersebut, Megawati terpilih sebagai Ketua Umum DPP PDI periode 1993–1998. 

Terpilihnya Megawati menjadi titik balik penting dalam sejarah partai.

Namun, sejumlah pihak yang menolak kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Mereka lalu menggelar kongres tandingan di Medan. 

Kegiatan tersebut tidak diakui oleh kubu Megawati, meski pada saat yang sama justru memperoleh persetujuan dari pemerintah.

Melalui forum tersebut, Soerjadi ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP PDI versi Medan. 

Dualisme di tubuh PDI mencapai puncaknya pada peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli. 

Terjadi bentrokan antara pendukung Soerjadi dengan PDI di bawah kepengurusan Megawati yang berakhir dengan kerusuhan di beberapa titik di Jakarta.

Pasca-Reformasi 1998, Megawati kembali mengonsolidasikan kekuatan partai. 

PDI kemudian bertransformasi menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada Februari 1999.

Perubahan nama tersebut membuka babak baru yang mengantarkan partai ini ke panggung politik nasional.

Capaian PDI-P

Seiring perjalanannya, PDI-P tumbuh menjadi salah satu kekuatan politik utama di tingkat nasional dan tetap eksis hingga genap berusia 53 tahun pada 2026.

Peran PDI-P dalam dinamika demokrasi Indonesia masih cukup menonjol. Pada Pemilu 2024, partai ini tercatat meraih suara terbanyak dengan perolehan 25.387.279 suara.

Capaian tersebut menempatkan PDI-P di atas Partai Golkar yang meraih 23.208.654 suara dan Partai Gerindra dengan 20.071.708 suara.

Sepanjang era Reformasi, PDI-P juga dua kali mengantarkan kadernya ke kursi presiden.

Megawati Soekarnoputri memimpin Indonesia pada periode 2001–2004, sementara Joko Widodo menjabat sebagai presiden selama dua periode pada 2014–2024.

Tak hanya itu, PDI-P tercatat memenangkan pemilihan umum legislatif tiga kali berturut-turut, yakni pada Pemilu 2014, 2019, dan 2024.

Artikel ini telah tayang di Kompaspedia dengan judul: Riwayat Fusi Partai Nasionalis: dari PDI Menjadi PDI Perjuangan.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme. Berikan apresiasi sekarang