Celios Beri Rapor Merah Kinerja Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

 Lembaga peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) memberikan rapor merah untuk kinerja 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Pemerintah dianggap belum dapat memenuhi janji kampanye, dan para menteri dinilai tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam Evaluasi Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran yang dirilis CELIOS berdasarkan evaluasi pencapaian program, kepemimpinan, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, dan penegakan hukum, menunjukkan rapor merah di hampir semua sektor.

Evaluasi dilakukan melalui survei panel terhadap 120 jurnalis dari 60 media nasional serta survei publik terhadap 1.338 responden di seluruh Indonesia.

Dalam rapor CELIOS, Prabowo Subianto mendapat nilai 3 dari 10, Gibran Rakabuming Raka 2 dari 10, Polri 2 dari 10, dan TNI 3 dari 10. Sebanyak 56 persen publik menilai janji politik hanya sebagian kecil yang dijalankan, 43 persen menilai tidak ada yang berhasil sama sekali. 

Temuan lain menunjukkan bahwa elektabilitas Presiden Prabowo Subianto turun signifikan hingga 34 persen, mencerminkan adanya pergeseran kepercayaan publik akibat ketidaksesuaian antara janji dan implementasi kebijakan. 

"Survei menunjukkan bahwa elektabilitas Prabowo-Gibran menurun karena terdapat 34% pemilihnya terdahulu yang tidak akan memilih kembali di Pemilu mendatang. Hasil rapor merah ini menjadi aspirasi publik agar pemerintah segera melakukan reshuffl e kabinet, termasuk menjalankan rekomendasi untuk segera memperbaiki sektor penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga barang pokok, dan bantuan sosial khususnya ke kelas menengah," kata Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar dalam keterangannya dikutip Selasa, 21 Oktober 2025.

Dalam hal pelaksanaan program, 72 persen responden menilai kinerja pemerintah masih buruk, dengan rincian 43 persen menilai buruk dan 29 persen sangat buruk. Rencana kebijakan pun dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan publik, 80 persen responden menilai buruk atau sangat buruk. Kualitas kepemimpinan juga dinilai rendah, yakni 64 persen responden menilai kepemimpinan publik buruk atau sangat buruk.

Kritik paling tajam muncul terkait tata kelola anggaran dan komunikasi kebijakan. Sebanyak 81 persen responden menilai pengelolaan anggaran tidak transparan, dan 91 persen menilai komunikasi kebijakan pemerintah buruk atau sangat buruk. Dalam bidang hukum, 75 persen responden menilai penegakan hukum semakin tumpul, disertai persepsi bahwa aparat penegak hukum kehilangan independensi.

Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh mengatakan berdasarkan hasil temuan survei bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran justru menegaskan bahwa janji reformasi sektor keamanan belum berjalan.

"Polri dan TNI masih bekerja dengan logika represi, bukan hukum. Dalam peristiwa demonstrasi Agustus–September 2025, merujuk data YLBHI terdapat 960 orang termasuk 265 anak ditetapkan tersangka, banyak yang ditangkap tanpa bukti, disiksa, dan dibungkam lewat stigma ‘anarko’ dan ‘makar’. Polri kehilangan legitimasi moral di mata publik," kata Saleh

Di sisi lain, TNI ikut terseret dalam kritik setelah revisi UU TNI membuka jalan bagi peran militer di ranah sipil dan ekonomi dari proyek pangan, MBG, hingga PSN. 

"Survei CELIOS menunjukkan Polri hanya mendapat nilai 2 dari 10 dan TNI 3 dari 10, dengan 75% publik menilai penegakan hukum buruk atau sangat buruk, dan 43% menilai pemberantasan korupsi tidak efektif. Data ini menunjukan bahwa supremasi hukum belum menjadi prioritas dalam satu tahun pertama pemerintahan," lanjut Saleh.

10 Menteri Layak Direshuffle

Prabowo Gelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara

Survei juga menunjukkan bahwa 96 persen publik mendukung reshuffle kabinet, terutama terhadap menteri yang dinilai gagal menjalankan tugasnya. Publik menilai koordinasi lintas lembaga tidak serasi (58 persen), upaya pemberantasan korupsi belum optimal (43 persen), dan berbagai kebijakan ekonomi justru menambah beban masyarakat. 

Sebanyak 84 persen responden menyebut pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, sementara 53 persen menilai stimulus ekonomi tidak membantu kebutuhan harian.

Peneliti Ekonomi CELIOS, Bakhrul Fikri menilai bahwa rendahnya penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di bidang ekonomi dalam satu tahun terakhir menjadi indikasi kegagalan kebijakan untuk menjawab tekanan biaya hidup dan daya beli masyarakat. 

"Fakta bahwa 84 persen responden menganggap pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, serta lebih dari separuh menilai bantuan ekonomi tidak membantu kebutuhan harian, menunjukkan adanya ketimpangan serius antara desain kebijakan fiskal dan kondisi riil masyarakat," ujarnya

Ia menambahkan, "Momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk melakukan koreksi arah kebijakan ekonomi dengan memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial,

menyederhanakan pungutan dan pajak, memperkuat komunikasi publik yang transparan, serta menghentikan beberapa program yang tidak mampu menciptakan multiplier effect kepada masyarakat salah satunya MBG," tegasnya.

Selain itu, 98 persen responden mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian agar struktur pemerintahan lebih efisien dan terfokus. Publik menilai kabinet saat ini terlalu gemuk dan lamban dalam mengambil keputusan.

Evaluasi ini juga mengungkap sepuluh pejabat publik dengan kinerja terburuk yang dinilai layak diganti dalam reshuffle kabinet. CELIOS menilai reshuffle tidak hanya soal pergantian posisi, tetapi menjadi ujian bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki arah pemerintahan.

"Penurunan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran telah berlangsung serius sepanjang 1 tahun periode berjalan, terutama jika dibandingkan dengan kinerja 100 hari pertama. Temuan ini menjadi isyarat jelas bahwa publik menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan evaluasi total, termasuk mereshuffl e kabinet bagi menteri yang berkinerja buruk dan memangkas nomenklatur kabinet yang tidak efisien," kata Peneliti CELIOS, Galau D. Muhammad.

"Hasil survei menunjukkan bahwa setelah satu tahun pemerintahan berjalan, persoalan yang paling mendesak bagi publik masih berkutat pada isu ekonomi dasar seperti penciptaan lapangan kerja (23,5%) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4%). Temuan ini menandakan bahwa kebijakan pemerintah belum mampu menjawab akar ketimpangan yang semakin melebar. Akses terhadap pekerjaan layak, stabilitas harga, dan perlindungan sosial masih timpang, terutama di kelompok berpendapatan menengah dan bawah. Kegagalan memperbaiki fondasi ekonomi rakyat justru memperdalam kesenjangan sosial dan memperlemah kepercayaan publik terhadap arah kebijakan nasional" imbuhnya