Wikimedia Didesak Daftar PSE karena Data Pribadi Pengguna RI bisa Terancam
“Regulasi PSE menjadi instrumen penting untuk mendorong akuntabilitas. Platform global tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan internal, tetapi juga harus menyesuaikan diri dengan hukum lokal,” katanya di Jakarta, Selasa, 21 April 2026.
Menurut Heru, status Wikimedia sebagai organisasi nirlaba tidak menghapus kewajiban hukum untuk mendaftar sebagai PSE, karena platform tersebut tetap mengelola data, lalu lintas informasi, serta memiliki pengaruh besar terhadap publik.
Ia menjelaskan pendaftaran sebagai PSE penting untuk memastikan adanya standar minimum dalam perlindungan data pribadi, mekanisme pelaporan, koordinasi dengan otoritas nasional hingga keamanan siber.
Selain itu, jaminan transparansi soal kontributor dan proses konten dikurasi juga diperlukan untuk mencegah manipulasi informasi. “Tanpa registrasi, sulit memastikan sistem mereka memenuhi standar keamanan dan tata kelola yang berlaku di Indonesia,” ujar Heru.
Ia juga mengatakan, ketidakpatuhan Wikimedia terhadap regulasi nasional berpotensi menimbulkan risiko terkait perlindungan data dan transparansi pengelolaan konten.
Tanpa tunduk pada aturan yang berlaku, tidak ada jaminan perlindungan data pengguna sesuai standar Indonesia. Selain itu, transparansi moderasi konten juga berpotensi menjadi lemah, misalnya ketika penghapusan konten dilakukan sepihak tanpa mekanisme akuntabilitas yang jelas.
Lemahnya transparansi moderasi konten membuka peluang penyalahgunaan, termasuk praktik pihak tertentu yang mengendalikan narasi atau menjual jasa pembuatan konten.
“Ketiadaan kejelasan soal siapa kontributor dan bagaimana proses kurasi berjalan juga berisiko menciptakan disinformasi. Regulasi PSE hadir untuk meminimalkan celah-celah ini,” jelas dia.
Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute itu menambahkan, aturan PSE berperan untuk memperkuat penegakan hukum jika terjadi pelanggaran di wilayah Indonesia, sekaligus memastikan platform lebih bertanggung jawab terhadap konten yang beredar.
Terkait ultimatum pemerintah kepada Wikimedia, Heru memandang langkah tersebut perlu sebagai upaya menegakkan kedaulatan digital nasional. Ultimatum tersebut memberi pesan bahwa semua PSE harus transparan dan patuh terhadap regulasi nasional.
Hal tersebut juga penting untuk mendorong perbaikan tata kelola konten, termasuk kejelasan proses kurasi dan peran kontributor. “Selama implementasinya proporsional dan komunikatif, langkah tegas ini justru bisa memperkuat ekosistem digital yang lebih sehat dan terpercaya,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menekankan pemerintah juga harus bersikap konsisten menjalankan sanksi apabila tenggat waktu yang diberikan tidak dipenuhi.
“Kalau bilang diblokir ya diblokir. Jangan sampai ada kesan di masyarakat ini hanya 'gertak sambal' atau ada negosiasi di bawah meja bilamana mereka tidak patuh pada aturan tapi tidak ada sanksi yang dijalankan,” papar dia (Ant)
